Rapat Paripurna Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wabup Bojonegoro

Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah hadir dalam Rapat Paripurna Pengumuman Masa Akhir Jabatan Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Periode 2018 – 2023, Senin (7/8/2023) di Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro. Rapat Paripurna DPRD ini sekaligus penyampaian prestasi pemerintah daerah selama lima tahun kepemimpinan.

Rapat Paripurna ini dilaksanakan sesuai Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada pasal 79 menyebutkan, pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Dalam rapat, setelah memimpin Bojonegoro selama lima tahun, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan komitmen DPRD bersama pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. “DPRD dengan fungsi utamanya yaitu sebagai legislasi, fungsi budgeting, dan pengawasan telah berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah,” kata Bupati saat sambutan.

Pemerintah daerah telah menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam lima tahun terakhir. Ini tidak terlepas dari peran DPRD. Bupati Anna mengatakan, kinerja daerah terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selalu naik setiap tahun. Pada 2022, IPM Bojonegoro mencapai kategori tinggi yaitu 70,12 setelah sebelumnya berada di kategori sedang selama empat tahun. Selain itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mengalami kenaikan dari 89,77 di 2018 menjadi 90,63 di 2022.

Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kabupaten Bojonegoro berhasil menurunkannya setiap tahun, kecuali pada 2020 saat terjadi pandemi covid-19. Pencapaian TPT 2022 lebih rendah dari provinsi dan nasional. TPT Bojonegoro hanya 4,69.

“Ini menunjukkan usaha pemerintah daerah dan DPRD dalam membuat program peluang kerja,” katanya.

Sebagai daerah yang menghasilkan migas, Bupati Anna mengatakan harus ada upaya untuk mengembangkan sektor non migas di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan dana abadi yang berkelanjutan sebagai solusi ke depan. Selain itu, harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak, retribusi dan lain-lain.

Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro (non-migas) di 2022 lebih tinggi daripada provinsi dan nasional. Kabupaten Bojonegoro mencatat 6,04 persen, Provinsi Jawa Timur 5,34 persen, dan Nasional 5,31 persen.

Indikator kinerja daerah lainnya adalah Indeks Williamson, yang mengukur ketimpangan antar wilayah hasilnya menurun (semakin baik) menjadi 0,23 pada 2022. Sementara inflasi Bojonegoro selama lima tahun stabil di antara 2-3 persen di bawah provinsi dan nasional. Untuk Gini Ratio selama lima tahun stabil antara 0,2-0,3.

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Bojonegoro telah membangun ribuan kilometer jalan untuk menghubungkan desa dan kota. Termasuk di dalamnya adalah pelebaran jalan nasional sepanjang 33 kilometer, jalan kabupaten sepanjang 858 kilometer, dan BKD Jalan sepanjang 597,4 kilometer. Untuk penerangan, telah dibangun 11.625 titik, baik PJU maupun PJL. Sementara itu, program Aladin (atap, lantai, dan dinding) telah membangun 21.772 unit.

Untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN), telah dibangun Bendungan Gongseng dengan kapasitas air 22 juta meter kubik yang telah diresmikan Presiden pada tanggal 30 November 2021. Juga sedang dalam persiapan, pembangunan Bendungan Karangnongko kapasitas 60 juta meter kubik. “Saat ini masih berproses, mohon doanya,” tambahnya.

Prestasi-prestasi ini juga tak terlepas dari penghargaan yang telah diraih. Di antaranya, Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah dengan capaian Desa Mandiri terbanyak se-Indonesia. Juga pada 2023 Kabupaten Bojonegoro bebas Desa Berkembang. Adapun pada 2021, Desa Mandiri 103 desa; Desa Maju 254 desa; Desa Berkembang 62 desa. Pada 2022, Desa Mandiri 155 desa; Desa Maju 251 desa; Desa Berkembang 13 desa. Pada 2023, Desa Mandiri 262 desa; Desa Maju 157 desa; dan 0 Desa Berkembang. Tentu saja, masih banyak lagi penghargaan lainnya.

“Terima kasih atas kerjasama forkopimda, DPRD, baik itu dukungan moril dan sinerginya. Harapan ke depan, Kabupaten Bojonegoro dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan hasil kinerja yang lebih baik lagi,” tambah Bupati.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar sebagai pimpinan lembaga legislatif mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terciptanya kinerja, sinergi, dan kolaborasi untuk Bojonegoro.

“Kami menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bupati Anna yang telah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kami sampaikan apresiasi atas capaian prestasi dalam kepemimpinannya dalam menyejahterakan Kabupaten Bojonegoro,” ucapnya. (sr/rn/lis)