Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni Dorong Ekonomi Inklusif dalam RKPD 2027

Ragamnusantara.id, Surabaya, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menegaskan pentingnya aspirasi masyarakat sebagai dasar utama dalam penyusunan arah pembangunan daerah pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang digelar di Surabaya. Selasa (14/4/2026)

Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menekankan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, pokir merupakan hasil konkret dari proses penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses serta forum dengar pendapat.

“Pokok pikiran DPRD merupakan representasi kebutuhan riil masyarakat yang harus diakomodasi dalam kebijakan pembangunan,” tegas Musyafak dalam forum tersebut.

Ia menjelaskan, penyusunan pokir DPRD telah berpedoman pada regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini memastikan bahwa setiap usulan pembangunan tidak hanya aspiratif, tetapi juga sesuai dengan kerangka hukum dan kemampuan anggaran daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja perekonomian Jawa Timur yang dinilai cukup positif. Ia menyebut Jawa Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

“capaian ini patut kita syukuri dan apresiasi secara kolektif. Jawa Timur menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendorong ekonomi, baik secara regional maupun nasional,” ujarnya.

Data menunjukkan kontribusi Jawa Timur mencapai 25,29 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan sebesar 14,40 persen secara nasional. “Ini capaian yang patut kita syukuri dan apresiasi bersama. Jawa Timur menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni menilai arah kebijakan pembangunan yang diusung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RKPD 2027 sudah berada pada jalur yang tepat. Fokus pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, disertai penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus tinggi secara angka, tetapi juga harus inklusif dan merata. “Penting memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di tingkat bawah,” tambahnya.(sr/rn)