Pemkab Bojonegoro Luncurkan Gerakan “GASPOL”, Wujudkan Kemandirian Pangan Lewat Beras Lokal

Ragamnusantara.id, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tancap gas dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Melalui langkah nyata, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, secara resmi mensosialisasikan Gerakan ASN Pelopor Pangan (GASPOL) yang berfokus pada pemanfaatan beras premium produksi lokal hasil kerja sama dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Bupati Setyo Wahono dalam sambutannya di acara soft-launching beras “Rajawali” di Ruang Angling Dharma, Rabu (19/8/2026) menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar urusan jual-beli beras, melainkan sebuah misi besar untuk membangun kemandirian pangan yang dimulai dari lingkungan pemerintah sendiri. Sebagai kabupaten penghasil padi terbesar kedua di Jawa Timur, Bupati merasa sudah saatnya Bojonegoro berdaulat atas hasil buminya sendiri.

“Semangat kita untuk membangun kemandirian daerah itu mulai dibangun, dan yang menjadi contoh pertama adalah para ASN,” ujar Bupati Setyo Wahono dalam sambutannya. “Saya minta tolong komitmen dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi contoh dan bersama-sama bagaimana kita cinta produk Bojonegoro”.

Bupati menyoroti ironi di mana gabah Bojonegoro seringkali dikirim ke luar daerah hanya untuk dibeli kembali oleh warga lokal dengan harga lebih mahal karena beban transportasi Melalui program ini, pemerintah melakukan hilirisasi untuk memberikan nilai tambah pada hasil tani lokal.

Beliau menambahkan bahwa konsep yang diusung oleh BUMD Pangan adalah social entrepreneur. Ini sebagai awal yang baik untuk menjaga dan membangun kemandirian hasil produk yang ada di Bojonegoro”.

Selain itu, poin-poin utama manfaat program ini di antaranya:

• Menjaga Stabilitas Harga Gabah: Perumda bekerja sama dengan pengusaha penggilingan padi lokal (PERPADI) untuk menyerap gabah petani dengan harga yang terjaga.
• Beras Premium Harga Terjangkau: Melalui merek “Rajekwesi”, ASN bisa menikmati beras premium berkualitas dengan harga Rp14.800/kg, di bawah harga pasar dan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET)

Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kualitas agar para ASN sebagai konsumen merasa puas. “Semuanya itu akan jalan jika BUMD Pangan bisa menjaga kualitas dan harganya kompetitif,” pesan Bupati.

Sebagai tahap awal atau pra-launching, Bupati menginstruksikan seluruh ASN dan PPPK untuk mulai mengonsumsi beras lokal ini mulai September mendatang dengan target minimal 15 kg per bulan.

Gerakan GASPOL diharapkan menjadi pemantik ekonomi lokal yang lebih kuat, sekaligus membuktikan bahwa Bojonegoro mampu berdaulat atas pangannya sendiri demi masyarakat yang lebih sejahtera, bahagia, makmur dan membanggakan.(sr/rn)