Bupati Bojonegoro Prihatin Anak-anak Turut Serta dalam Aksi Demo

Bojonegoro – Sebuah aksi demo yang menyertakan anak-anak di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menuai keprihatinan dari Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.

Demo dilakukan oleh puluhan Wali Murid dari SDN Sumberejo III dan SDN Megale I di gedung DPRD dan kantor Dinas Pendidikan.

Terkesan ada pembiaran oleh Wakil Ketua DPRD, Sukur Prianto, yang menemui para demonstran meski aksi tersebut melibatkan anak-anak. Bupati Anna merasa prihatin dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kegiatan tersebut. Ia berpendapat bahwa anak-anak mungkin tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi dan direncanakan dalam aksi demonstrasi ini.

“Saya merasa sangat prihatin dengan aksi demo yang melibatkan anak-anak. Apalagi, kalimat yang diteriakkan melalui video yang beredar di media sosial tidak senonoh dan ini dapat merusak karakter anak-anak,” tegas Bupati Anna dalam wawancara dengan Suaradesa.co pada Jumat (21/7/2023).

Bupati Anna menilai adanya anak-anak dalam aksi demo sebagai tindakan yang kurang tepat. Ia berpendapat bahwa masih ada banyak cara yang lebih santun untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang lain.

Bupati Anna juga menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan merger (penggabungan) sekolah telah diambil secara rasional. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan guru di setiap desa yang memiliki sekolah dasar. Dalam beberapa kasus, kebutuhan guru terbatas sementara jumlah siswa di sekolah rendah. Selain itu, terdapat pula beberapa tempat karaoke yang berdekatan dengan sekolah, yang tentunya bisa memberi pengaruh buruk bagi anak-anak.

“Setiap sekolah memiliki 1 hingga 6 kelas dan sudah dipenuhi dengan 6 guru, 1 kepala sekolah, 1 guru pendidikan agama Islam, dan 1 guru olahraga. Total harus ada 9 orang,” jelas Bupati Anna.

Dalam konteks kebijakan merger ini, tanggal 17-18 Juli 2023 menjadi momen penting karena dilakukan proses penerimaan murid baru di sekolah-sekolah yang terlibat.

Namun, karena tanggal 18 Juli merupakan hari libur, pihak Pemerintah Kabupaten mengirimkan Dinas Pendidikan untuk membawa kendaraan agar dapat menjemput para murid pada hari berikutnya. Namun, yang terjadi malah para murid diajak ikut dalam demonstrasi.

Eksploitasi anak-anak dalam demonstrasi ini sangat disayangkan, terlebih lagi karena menyebabkan mereka harus absen dari sekolah selama seminggu.

“Apa tujuan sebenarnya dari aksi tersebut? Apakah mereka sengaja ingin merusak karakter anak-anak dengan cara seperti ini?” tanya Bupati Anna.

Sebanyak 11 atau 13 sekolah telah menjalani proses merger sejak satu tahun yang lalu. Keputusan ini telah melalui proses yang sesuai dengan peraturan dan standar dalam sistem pendidikan. Salah satu alasan utama di balik keputusan merger adalah jumlah murid yang sangat sedikit di beberapa sekolah. (sr/rn)