Bupati Anna Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Beberkan Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Baik

Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menghadiri rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Senin (31/7/2023) di Gedung DPRD. Agenda rapat paripurna adalah penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan DPRD, anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Bojonegoro, serta beberapa tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anna Mu’awanah menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi yang telah memberikan masukan dan saran mengenai raperda tersebut. Ia juga memberikan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi Bojonegoro tahun 2022 yang melebihi target nasional, provinsi, dan kabupaten lainnya. Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro mencapai 6,06 persen, sementara nasional hanya 5,32 persen, dan provinsi sebesar 5,34 persen.

Bupati Anna juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Bojonegoro mencatatkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,10 persen, lebih tinggi daripada tingkat nasional yang hanya 0,10 persen dan provinsi Jawa Timur sebesar 0,43 persen. Data kemiskinan ini didapatkan langsung dari desa-desa dan membuat Bojonegoro menjadi satu-satunya kabupaten yang memiliki data kemiskinan daerah (DAMISDA).

Selain itu, Bupati Anna juga mengungkapkan bahwa inflasi di Bojonegoro tergolong rendah, yaitu 1,97 persen, dibandingkan dengan angka nasional sebesar 5,51 persen dan provinsi sebesar 6,52 persen. Inflasi yang rendah ini berdampak positif pada daya beli masyarakat.

Bupati Anna mengapresiasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD atas rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Salah satu rekomendasi adalah memberikan insentif kepada 12.150 tenaga kerja, termasuk petani tembakau, dengan total anggaran sekitar Rp 25,4 miliar untuk tahun 2023. Selain itu, ada juga rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai 100 persen. Bupati menekankan pentingnya dukungan DPRD untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan komprehensif serta meningkatkan pendapatan daerah.

Sementara terkait Surplus Laporan Pertanggungjawaban Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 3,2 triliun, terdapat dua sumber. Pertama, target pendapatan yang semula Rp 4,200 triliun berubah menjadi Rp 5,767 triliun. Sehingga di akhir tahun, dana masuk Rp 1,567 triliun. Kedua, adanya penyerapan anggaran sebesar 82,83 persen dan tak bisa mencapai 100 persen, menyebabkan tersisa Rp 1,115 triliun dari rencana anggaran Rp 6,493 triliun. Hal ini disebabkan oleh efisiensi dan beberapa pekerjaan yang tidak selesai.

“kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah melaksanakan peraturan daerah dengan baik, dan terima kasih juga kepada eksekutif yang telah menyiapkan beberapa materi anggaran. Pelaksanaan yang baik adalah hasil dari kerjasama antara eksekutif dan legislatif,” ujar Bupati Anna. (sr/rn/lis)