Pemkab Bojonegoro dan Kejaksaan Jalin Kerja Sama untuk Perkuat Pemahaman Hukum bagi OPD

Bojonegoro, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN). Penandatanganan perjanjian ini berlangsung di ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, pada Rabu (9/10/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai hasil yang lebih baik. Menurutnya, kolaborasi yang kuat dapat menghadirkan perspektif dan masukan yang lebih beragam dalam pengambilan keputusan.

“Dalam menjalankan pemerintahan, baik dalam tugas maupun kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari aturan hukum, baik itu hukum adat, hukum masyarakat, maupun hukum negara,” kata Pj Bupati Adriyanto.

Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan Kejaksaan Negeri merupakan langkah strategis untuk memahami lebih dalam penerapan hukum yang benar.

Adriyanto juga menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap peraturan hukum sebelum mengambil kebijakan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

“Pastikan setiap kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, agar prosesnya clear and clean,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Muji Martopo, mengapresiasi kepercayaan Pemkab Bojonegoro terhadap Kejaksaan Negeri dalam memberikan pendampingan hukum. Ia menuturkan bahwa sepanjang 2024, Kejaksaan telah aktif bekerja sama dengan OPD di lingkungan Pemkab Bojonegoro untuk memberikan konsultasi hukum terkait berbagai permasalahan.

“Kami berharap Kejaksaan dapat menjadi mitra diskusi yang terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan pemahaman terkait hukum,” kata Muji Martopo.

Kerja sama ini diharapkan dapat terus berlanjut, memperkuat sinergi antara Pemkab Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berlandaskan hukum.(sr/rn)