Pengukuran Lahan Warga Desa Ngelo untuk Bendungan Karangnongko

Bojonegoro – Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengalami perkembangan yang signifikan. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah memulai proses pengukuran di Dusun Matar setelah melakukan pematokan pada Rabu lalu. Hasil pematokan tersebut menunjukkan peningkatan jumlah warga yang mendukung pemerintah dengan mengikuti aturan ganti untung.

Kepala DPU SDA Hery Widodo menyatakan, bahwa pihaknya telah mendampingi BPN dalam mengukur lahan warga, terutama di Dusun Matar. Meskipun terjadi manipulasi sebelumnya, data yang diterima pada hari ini, Senin (11/7/2023) menunjukkan peningkatan jumlah warga yang bersedia diukur. Beberapa warga yang awalnya ingin direlokasi kini memilih untuk mengikuti aturan pemerintah dan mendapatkan ganti untung.

“Adanya penambahan data warga yang bersedia diukur. di mana beberapa warga yang awalnya ingin direlokasi, kini memilih untuk mengikuti aturan pemerintah dengan mendapatkan ganti untung”,tegasnya.

Kepala Desa Ngelo, Tri Maryono, mengakui bahwa terjadi penambahan data warga yang semula hanya 11 Kepala Keluarga menjadi hampir 20-an lebih Kepala Keluarga yang bersedia diukur.

“Selain itu, jumlah bidang tanah yang akan diukur juga diprediksi akan semakin banyak, diperkirakan mencapai lebih dari 30 bidang,”tukasnya.

Dusun Matar merupakan yang terbesar dari tiga dusun yang terdampak pembangunan bendung, dengan hampir 80 persen warganya mengikuti aturan pemerintah untuk mendapatkan ganti untung. Bahkan di Dusun Njeruk, yang sebelumnya menuntut relokasi, kini muncul dua orang warga yang memiliki lebih dari satu bidang lahan yang bersedia diukur.

Perwakilan BPN, Siswanto, mengakui bahwa seharusnya pengukuran sudah dapat dilaksanakan sejak bulan lalu bersamaan dengan Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo. Saat ini, proses di Desa Kalangan tinggal menunggu pemberkasan dan penghitungan appraisal. Jika warga Desa Ngelo tidak mencabuti patok yang ada sebelumnya, BPN dapat segera mengukur lahan warga yang mengikuti prosedur. Pengukuran tersebut dijadwalkan akan dilanjutkan pada Kamis (14/7/2023) mendatang.

Meskipun tim menghadapi kendala seperti jarak tempuh yang sangat jauh dari kota, kurangnya sinyal dari provider, medan yang terjal, dan jalan makadam yang sulit dilalui, mereka tetap berkomitmen untuk memaksimalkan proses pengukuran. Data lapangan menunjukkan peningkatan jumlah warga yang bersedia diukur hingga mencapai 24 Kepala Keluarga.

Polemik terkait Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Desa Ngelo awalnya muncul ketika warga yang tergabung dalam Forum Warga Ngelo Bersatu menolak pembangunan tersebut. Namun, setelah terungkapnya intimidasi dan manipulasi data oleh oknum perangkat desa, warga yang sebelumnya diam mulai bersuara lantang dan memilih untuk mengikuti aturan pemerintah dengan mendapatkan ganti untung.