Kedungsumber Sambut Tim Penilai Lapang Provinsi Jawa Timur

Bojonegoro, – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Pemerintah Desa Kedungsumber, menyambut kedatangan Tim Penilai Observasi Lapang Perluasan Desa Antikorupsi Provinsi Jawa Timur pada Kamis (10/10/2024). Kegiatan ini berlangsung di balai desa Kedungsumber dan bertujuan untuk menilai kepatuhan administratif, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Pj Sekda Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan kesempatan luar biasa bagi masyarakat Kedungsumber. Dia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan sebagai bukti nyata komitmen desa dalam mencegah korupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari tingkat paling bawah, yakni aparat desa.

“Terima kasih kepada Provinsi Jawa Timur yang telah hadir untuk menilai pencegahan korupsi di Desa Kedungsumber. Kami harap masyarakat lebih terlibat dalam setiap tahapan pembangunan,” ujar Djoko Lukito.

Ketua Tim Observasi Perluasan Desa Antikorupsi Provinsi Jawa Timur, Triyuono, menjelaskan bahwa timnya bersama DPMD, Inspektorat, dan Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro hadir untuk mengevaluasi potensi Desa Kedungsumber sebagai desa antikorupsi. Dari 29 desa yang dinilai, lima desa akan terpilih untuk penghargaan, dengan satu desa akan diajukan ke tingkat nasional.

“Tujuan utama kami adalah menjadikan Desa Kedungsumber sebagai panutan dalam penerapan prinsip antikorupsi,” kata Triyuono.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam program pembangunan dan dukungan Dinas Kominfo untuk memastikan informasi dapat diakses publik.

Kepala Desa Kedungsumber, Kardi, menyambut baik kehadiran tim penilai dan memaparkan potensi desa yang memiliki luas lahan sekitar 4.500 hektar, dengan setengah wilayahnya milik Perhutani. Dia menekankan komitmen desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Observasi dari Provinsi Jawa Timur, Tim Pembina Kabupaten Bojonegoro, Camat, Forkopimcam, serta perwakilan masyarakat dan lembaga setempat.(sr/rn)